Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pertamina Akhirnya Beberkan Soal TKDN yang Sempat Bikin Jokowi Geram

Pertamina Akhirnya Beberkan Soal TKDN yang Sempat Bikin Jokowi Geram Kredit Foto: Pertamina
Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina (Persero) mencatat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) telah mencapai 52,6%. Masalah TKDN ini belakangan jadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita pencapaian sekarang sampai dengan tahun 2021, saya bisa sampaikan adalah bahwa kita pada tahun 2020 telah berhasil 52,6% TKDN," kata Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina Agus Suprijanto dalam acara Webinar Ruang Energi, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Soal TKDN, Perusahaan Negara Langsung Buka-bukaan: BUMN Sudah Berikan Porsi 62 Persen

Agus mengatakan, ada sejumlah langkah untuk mendorong TKDN yakni Pertamina melakukan alignment regulasi.

"Di Pertamina juga proses ini diperkuat oleh fungsi khusus yang dibentuk oleh direksi Pertamina yaitu local content utilization management yang merapikan semua standarisasi dan kebijakan-kebijakan, termasuk membuat roadmap TKDN dan monitoring terkait pelaporan TKDN dan memberikan dukungan arahan dan konsultasi TKDN, termasuk apabila ditemukan hal-hal yang harus diselesaikan kaitannya implementasi TKDN ini," katanya.

Kemudian, pihaknya juga memiliki key perfomance indicator (KPI) TKDN. Pertamina telah menetapkan target dan menjadi KPI, baik level project maupun perusahaan.

"Jadi ini menjadi satu standar performance setiap fungsi, lini bisnis Pertamina menggunakan itu sebagai tolak ukur sebagai performance," kata Agus.

Selanjutnya, Pertamina juga telah membangun digital dashboard dan menyusun katalog TKDN. Lanjutnya, dengan ini akan mempermudah pihak terkait untuk dapat melakukan implementasi dan monitoring TKDN.

"Terkait sinergi, bisnis Pertamina ini bersama-sama harus memperkuat sinergi BUMN salah satunya surveyor independen yaitu Sucofindo, ada Surveyor Indonesia, serta juga BPPT guna mendapatkan pendampingan dan konsultasi terkait penerapan TKDN," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengungkapkan jika ada pejabat tinggi Pertamina dipecat langsung Jokowi. Dalam paparannya, Luhut menyebut, pejabat tersebut dipecat lantaran persoalan TKDN.

"Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung," kata Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021, Selasa (9/3/2021).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Mochamad Rizky Fauzan
Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: