Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Baru 8%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat realisasi belanja daerah.

Pasalnya berdasarkan data kinerja pengadaan LKPP per 17 Mei 2021, anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) pemerintah daerah di tahun 2021 adalah sebesar Rp606,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp586,1 triliun sudah diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Hal Ini artinya, 97% total anggaran belanja PBJP Pemda sebenarnya sudah bisa dilihat dan dikompetisikan oleh para pelaku usaha. Namun dari anggaran tersebut baru terealisir Rp43,8 triliun atau 8%.

Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sumut Sebesar Rp3,27 T

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, langkah percepatan pertama yang harus diambil oleh pemda adalah dengan segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa seperti diantaranya agar Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Apabila tidak ada PPK, maka tugas PPK dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai pendelegasian dari PA. Selain itu PA dan KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK.

“Baik PPK ataupun PPTK wajib memiliki sertifikat kompetensi PBJ, atau setidaknya memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar,” kata Roni di Jakarta pada Senin (31/5/2021).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ikut menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah daerah. Presiden kemudian meminta pemerintah daerah untuk lebih mempercepat belanja agar target pertumbuhan ekonomi 7% pada kuartal II dapat tercapai.